Banyak Festival Terancam Batal

Ribut Wijoto*
http://www.surabayapost.co.id/

Tahun ini, masyarakat seni di Jawa Timur terancam kehilangan beragam sajian festival seni. Misalnya Festival Cak Durasim, Surabaya Full Music, Festival Budaya Adhikara, dan sebagainya. Apakah yang sebenarnya terjadi?

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memindahkan kewenangan mengurusi bidang kesenian, dari dinas pendidikan ke dinas pariwisata terbukti tanpa persiapan yang matang. Padahal pemindahan tersebut bukanlah rencana mendadak. Pemindahan telah dibahas dalam beberapa tahun belakangan. Apalagi, Jawa Timur bukanlah satu-satunya yang mengambil kebijakan serupa. Provinsi lain semisal Yogyakarta dan Bali pun melakukan kebijakan yang sama. Anehnya, latar belakang yang semestinya terprogram tersebut, tetap saja kacau balau. Imbasnya harus disandang masyarakat luas.

Beberapa bulan lalu, masyarakat dikagetkan oleh berita memalukan. Isinya, tahun 2009 ini, Pemerintah Provinsi tidak akan menganggarkan dana untuk kebudayaan (baca: kesenian). Artinya, dana kesenian sebesar nol rupiah. Berita ini dibenarkan oleh salah satu pegawai Pemprov Jatim dan beberapa seniman. Tak ayal, banyak seniman lain yang tercengang. Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Jatim pun mencak-mencak.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, ketika diserahi kewenangan mengurusi kebudayaan, ternyata tidak dibekali dana kesenian. Pelimpahan dari Dinas Pendidikan hanya berupa transfer kewenangan dan tidak diikuti dengan transfer dana. Akhirnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pun hanya bisa tolah-toleh. Program apa yang bisa dilakukan tanpa dukungan dana? Jawabnya, tidak ada. Semua program membutuhkan dana.

Padahal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengemban tugas melanjutkan beragam program (termasuk festival) yang selama ini ditangani Dinas Pendidikan. Semisal menggelar Festival Cak Durasim, Festival Budaya Adhikara, Festival Jawa Timur, Surabaya Full Music, Festival Kawasan Utara, Festival Karya Tari Jawa Timur, Festival Musik Daerah, dan sebagainya. Kini semua festival tersebut terancam batal. Penyebabnya jelas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak memiliki dana.

Atas desakan berbagai kalangan, Pemerintah Provinsi akhirnya siap menggulirkan dana kebudayaan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas yang dipimpin oleh Harun ini pun mengajukan dana bagi semua festival yang pernah digelar oleh Dinas Pendidikan. Tidak hanya itu, berbagai program lain juga turut diajukan. Tapi, prosedur tetap harus dijalankan. Dana tidak bisa begitu saja langsung disalurkan. Pemerintah Provinsi harus mendapat persetujuan legal dari DPRD Jatim. Nah, proses ini tidak bisa cepat. DPRD Jatim biasanya membahas Perubahan Anggaran Keuangan nanti bulan Juni atau Juli. Itu pun tidak bisa langsung digedhok. Penggedhokan biasanya dilakukan bulan Agustus atau September. Ini runutan dalam kondisi normal. Padahal tahun ini, banyak sekali agenda politik yang harus dihadapi DPRD Jatim. Sangat mungkin, pembahasan dan penggedhokan PAK akan molor.

Bersandar dari prosedural tersebut, pengajuan dana kesenian oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi amat spekulatif. Pertama, Dewan bisa saja menolak pengajuan perubahan anggaran. Kedua, Dewan menyetujui tapi tidak semuanya. Ketiga, kalaulah Dewan menyetujui, dana baru bisa cair paling cepat bulan September. Bisa jadi, dana justru bakal keluar akhir tahun.

Menyikapi spekulasi tersebut, beragam festival yang rutin digelar menjadi benar-benar sulit dilaksanakan tahun 2009 ini. Misalkan dana keluar pada akhir September, jarak waktu yang teramat pendek tentu tidak memungkinkan terselenggaranya festival secara sempurna. Sebab, menyelanggarakan festival membutuhkan kematangan berbagai persiapan. Mulai dari pembentukan panitia, perencanaan, proses seleksi, undangan ke penyaji, sampai logistik lain yang musti disiapkan.

Tragisnya, hampir semua festival tersebut melibatkan seniman-seniman daerah. Oleh sebab rutin diselenggarakan, Pemerintah Kabupaten atau Kota pun telah biasa melakukan persiapan-persiapan. Semisal menggelar beberapa acara kesenian untuk seleksi internal. Hasil seleksi akan mewakili kabupaten atau kota untuk dikirim ke festival. Misalnya Festival Seni dan Budaya Mojopahit. Juara pertama festival ini akan dikirim untuk mewakili Mojokerto di Festival Jawa Timur. Tapi kenyataannya, problem muncul di tingkat Pemerintah Provinsi. Persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota menjadi sia-sia. Akhirnya, ke depan, beragam acara kesenian di daerah pun dalam posisi gamang.

Bagi masyarakat seniman sendiri, pembatalan kegiatan festival bisa dikatakan sebagai pemasungan daya cipta. Seniman kehilangan ruang-ruang eksplorasi seni. Padahal, pemerintah berkewajiban mendukung terselenggaranya kehidupan kesenian agar lebih kondusif. Yang terjadi justru sebaliknya, pemerintah mengeluarkan kebijakan birokratis yang menyumbat kran kreativitas seni.

Pada titik problem inilah komitmen Jawa Timur sebagai provinsi yang mendukung mobilitas iklim kesenian dipertanyakan. Seharusnya pemerintah menyadari, festival seni tidak hanya berkaitan dengan wilayah seni semata. Festival seni juga berkaitan dengan citra provinsi atau citra Surabaya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur. Yogyakarta, Jawa Barat, Bali dikenal dinilai bercitra seni karena di sana banyak festival yang digarap secara ajeg dan serius. Sekali saja festival tersebut dihentikan, penilaian masyarakat terhadap pergelaran tersebut menjadi anjlok. Apalagi, festival dihentikan hanya karena problem birokrasi pemerintahan yang macet. Alasan ini bisa dianggap menggelikan.

Lebih menggelikan lagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mencanangkan bahwa tahun 2009 merupakan tahun ekonomi kreatif. Sebuah konsep ekonomi yang berbasis ranah kreativitas, yaitu ranah seni. Pemerintah Pusat melihat fakta, ranah kesenian telah menyumbangkan pendapatan besar bagi negera. Selain itu, ranah kesenian juga mampu mendorong pergerakan ekonomi masyarakat. Semestinya, pemahaman yang sama juga dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bukan justru sebaliknya. Ketika Presiden sibuk mendorong dunia kreatif, Jawa Timur justru melakukan pembatalan beragam ajang festival seni.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus berbenah. Sekarang belum memasuki pertengahan tahun, ancaman pembatalan beragam festival seni masih bisa diantisipasi. Pemerintah boleh menjalankan PP 41 tentang penataan birokrasi. Boleh mimindahkan kewenangan mengurusi kesenian. Tetapi, Pemerintah Provinsi juga harus bergerak mencari jalan keluar. Jangan sampai kebijakan pemerintah justru kontra-produktif. Kalau Pemerintah Provinsi mampu mengambil terobosan-terobosan tertentu, semua festival seni yang secara rutin diselenggarakan tetap akan bisa digelar. Di sinilah komitmen pemerintah dipertaruhkan. Bahkan tidak hanya komitmen, kreativitas pemerintah juga harus dikembangkan.

Secara lebih luas, kebijakan pemerintah dalam menyikapi kesenian perlu dikaji ulang. Bisa jadi, problem-problem tahun ini menyingkapkan bahwa ada yang salah dengan cara pemerintah dalam mengembangkan kesenian (baca: kebudayaan). Pemerintah terlalu turut campur alias intervensi dalam soal teknis kesenian. Seharusnya, pemerintah mulai banyak membatasi diri. Festival seni tidak perlu dipanitiai oleh pegawai negeri. Toh, kemampuan menulis puisi, kemampuan menari, menggambar, dan bernyanyi tidak masuk dalam materi CPNS.

Tapi apakah pemerintah lantas lepas tangan. Jawabnya, tentu tidak. Pemerintah cukup menyediakan dana dan fasilitas. Urusan teknis biarlah dijalankan oleh kalangan seniman. Para seniman yang jauh lebih memahami kesenian dibanding para pegawai negeri sipil yang biasa upacara bendera pada Senin pagi.

*) Penulis adalah Sastrawan Surabaya